Kemudahan mengambil kredit pemilikan rumah (KPR) kini bisa dimiliki oleh siapa saja, asalkan pemohon memenuhi syarat yang diajukan oleh perbankan. Mutlak dicamkam, ketika seseorang memilih KPR, ia harus mempertimbangkan segala sesuatunya terkait keuntungan dan kenyamanan.

Pertimbangan tersebut meliputi keamanan dalam semua aktivitas KPR, keunggulan fasilitas tersebut, reputasi dan kredibilitas bank pemberi KPR, jangka waktu kredit, jaringan pelayanan yang luas, pelayanan prima, serta fleksibilitas dalam pembayaran angsuran. Selain itu, pemohon KPR juga harus mengerti cara bank menganalisis kemampuan pemohon mencicil atau membeli.

Bank biasanya mengizinkan atau menyetujui cicilan bila tidak lebih dari sepertiga gaji per bulan. Maka, misalnya, gaji Anda berdua Rp 6 juta, cicilan akan disetujui bank jika tak lebih dari Rp 2 juta per bulan.

Untuk mengetahui kemampuan membeli rumah, bank biasanya hanya mendanai 80 % dari nilai rumah. Misalnya, Anda akan membeli rumah seharga Rp 100 juta, maka bank hanya mau mendanai Rp 80 juta. Untuk itu, Anda harus menyiapkan Rp 20 juta.

Di samping itu, Anda perlu mempersiapkan 10 % biaya administrasi dan pajak. Jadi, total dana awal yang perlu Anda siapkan sebelum KPR rumah harga Rp 100 juta itu adalah Rp 30 juta. Rinciannya,Rp 20 juta untuk yang tidak didanai bank, dan Rp 10 juta untuk kepentingan lain-lain.

Selanjutnya, setelah Anda mengetahui kisaran harga rumah yang bakal disetujui oleh bank, barulah Anda mencari rumah idaman sesuai kemampuan. (sumber Kompas.com)

Selamat memilih KPR!

Jakarta - Ketentuan down payment (DP) alias uang muka 30% KPR pada industri perbankan dianggap pengembang tidak adil. Alasan pencegahan bubble dengan pengetatan aturan uang muka oleh Bank Indonesia (BI) pun dianggap tidak masuk akal. Industri properti Indonesia jauh dari bubble dari format pembiayaan rumah tidak kembali diagunkan seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

Ketua Umum REI, Setyo Maharso menilai, batasan tipe 70m2 yang terkena aturan DP 30% dianggap kurang tepat. Pasalnya ini berlaku nasional, sedangkan skala ekonomi tiap daerah tentu berbeda.

Harga tipe 70 m2 di pusat kota tentu berbeda dengan wilayah perbatasan atau daerah. Ragam harga bisa terbentuk berdasarkan PDB daerah. Jakarta, Medan, ataupun Sulawesi tentu berbeda.

"Ini tidak adil. Mereka (BI) melihat Jabodetabek. Padahal ini berlaku seluruh Indonesia," kata Setyo di sela-sela gala dinner perayaan ulang tahun ke-40 REI, di Manado, Sabtu (31/3/2012) malam.

Ia menambahkan, ketentuan BI harusnya berdasarkan nilai rumah dan tegas berlaku untuk kelas menengah. Bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dengan tipe 70 m2 di luar Jawa bisa Rp 300 juta-Rp 400 juta. Kalau di DKI paling dapat tipe 36 m2-40 m2. Harusnya tidak dengan luasan. Tapi harga," ucapnya.

"Masak dengan harga yang jauh lebih murah dia harus DP 30%. Usulannya harusnya dipatok harga misal Rp 700 juta atau Rp 1 miliar sekalian," paparnya.

Seperti diketahui, ketentuan DP pada KPR dan KKB diatur dalam Surat Edaran (SE) BI Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Aturan ini berlaku efektif 15 Juni 2012.

Pengaturan Loan to Value (LTV) pada KPR:

Jakarta - PT Jamsostek (Persero) menyediakan pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) untuk para anggotanya. Namun besaran pinjaman yang bisa diberikan tergantung gaji setiap peserta Jamsostek. Seperti apa?

Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, syarat utama peserta Jamsostek yang bisa mendapatkan pinjaman ini adalah yang masa kerjanya minimal 10 tahun. Syaratnya sebagai berikut:

"Semua pinjaman ini memiliki waktu tenor 10 tahun dan tingkat bunga efektif 6%," ujar Hotbonar seperti dikutip dari situs Kemenpera, Selasa (24/4/2012).

Dikatakan Hotbonar, Jamsostek bakal menggenjot program pinjaman uang muka ini karena pemerintah akan banyak membangun rumah dan rusun untuk para pekerja.

Pemerintah akan membangun 120 Twin Block rusunawa dan diperkirakan bisa menampung 300 orang pekerja dengan rincian satu kamar dihuni oleh 4 orang.

Terkait dengan penyediaan rumah bagi pekerja/buruh, pemerintah dalam hal ini Kemanterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memberikan subsidi uang muka rumah sebesar Rp 2 juta untuk setiap pekerja/buruh.